Langsung ke konten utama

Melacak Perpecahan HMI Dipo Dan HMI MPO

sumber: www.gemaislam.com


Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane dan kawan kawan pada tahun 1947 yang dilatar belakangi rasa keprihatinan melihat umat islam dan bangsa yang terkotak-kotak dalam beberapa golongan. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi kata kunci menjelang lahirnya HMI, yakni umat, bangsa dan mahasiswa.


Pada awal mula HMI berdiri banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa Lafran Pane hendak memecah gerakan mahasiswa. Namun hal itu ditanggapi Lafran Pane dengan memberikan dialog serta penyadaran betapa pentingnya ideologi, politik dan organisasi pada organisasi islam. Kebutuhan untuk membuat gerakan mahasiswa yang berbasiskan keislaman begitu urgent saat itu. Islam begitu asing di dunia kampus dan sangat jarang mahasiswa islam yang membahas islam itu sendiri di kampus. Atas fenomena inilah HMI lahir untuk menjawab kekeringan ghiroh keislaman di dunia kampus.

HMI sekalipun organisasi yang berasaskan islam namun tidak bertujuan untuk mendirikan negara islam. Karena HMI tidak menolak pancasila bahkan ingin mewujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan bernegara. HMI dikenal dengan trikomitmenya, “keislaman, keindonesiaan, dan kemahasiswaan”. Ketiga hal inilah yang membuat HMI tidak fanatis terhadap satu golongan agama secara sempit, serta menanamkan sifat nasionalisme pada diri kader sebagai aktualisasi dari wawasan kebangsaan.

Ciri khas HMI sebagai organisasi mahasiswa islam yang berkomitmen pada keislaman dan kebangsaan, mampu menarik minat para mahasiswa islam untuk bergabung dan menggalang gerakan di dalamnya saat ituu. Tak pelak, dalam kurun waktu beberapa tahun HMI sudah meyebar di berbagai daerah sekitar Yogyakarta, untuk kemudian merambat ke daerah antar pulau di Indonesia.

Perpecahan di kalangan mahasiswa bukanlah hal yang tabu. Karena pada dasaranya mahasiswa berdiri dari corak pondasi dan sudut pandang yang beragam dengan dasar kebebasan berfikir. Bisa dikatakan perpecahan merupakan fitrah dan sebuah keniscayaan bagi organisasi yang beranjak besar, bila tidak mau dikatakan bagian dari siklus organisasi. Lahir, besar, dan pecah. Tak heran jika kemudian HMI juga mengalami perpecahan. Karena ada begitu banyak mahasiswa yang barnaung di HMI, dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap banyaknya prspektif dalam membaca realitas. Apalagi di HMI memang di tempa untuk berfikir secara mandiri, tidak adanya penyeragaman pemahaman dan sejenisnya.

Perpecahan ini bermula ketika orde baru melakukan politik pernyeragaman asas. Seluruh organisasi massa (ormas) harus menjadikan pancasila sebagai asas tunggal dalam aturan main organisasi. Tak pelak hal ini menuai pro-kontra di kalangan HMI. Kalangan yang pro beranggapan bahwa ini bukan indikasi dari ke-manutan HMI terhadap pemerintah melainkan sebuah taktik agar HMI tidak dibubarkan, karena pilihannya saat itu, jika tidak memakai pancasila sebagai asas organisasi, maka akan dibubarkan. Sedangkan golongan yang kontra terhadap pemberlakukan asas tunggal memilih kukuh mempertahankan islam sebagai asas organisasi, karena bagi mereka islam-lah satu-satunya ideologi yang mereka anut.

Perbedaan ini semakin terlihat ketika Kongres HMI XVI di kota Padang tahun 1986. HMI terpecah dua menjadi HMI Dipo (berdasarkan alamat sekretariat di jalan Diponogoro) yang mendukung Pancasila sebagai asas organisasi dan HMI MPO (majelis penyelamat organisasi) yang lebih memilih islam sebagai ideologi organisasi sekalipun harus menjadi oposan pemerintah. Inilah saat pertama kali pengistilahan HMI Dipo dan MPO muncul.

HMI MPO menganggap bahwa HMI Dipo sebagai penghianat organisasi sementara HMI Dipo sendiri mengaggap bahwa HMI MPO sebagai pemberontak dan merupakan sempalan dalam HMI. HMI Dipo dinilai lebih moderat karena mau menggunakan taktik menerima asas tunggal, sedangkan HMI MPO dinilai lebih fundamental karena lebih memilih berhadap-hadapan dengan pemerintah. Perbedaan inilah yang terus dipelihara HMI sampai  kurun waktu yang cukup lama. Hal ini jugalah yang menjadikan HMI MPO sebagai organisasi underground saat itu, sampai kemudian gerakan reformasi terjadi pada tahun 1998 dan mejadi tonggak awal kemunculan HMI MPO ke permukaan pergerakan mahasiswa secara terang terangan.

Paska gerakan reformasi dan pelengseran suharto,  asas tunggalpun tidak diberlakukan lagi. Karena dirasa tidak ada pemeritah yang akan menekan atau mungkin membubarkan lagi, akhirnya HMI Dipo kembali menggunakan islam sebagai asas organisasi, tepatnya pada tahun 1999. Lalu, bagaimana kelanjutan dari perpecahan HMI yang dilatarbelakangi pemberlakuan asas tunggal?


Walaupun sudah sama-sama menjadikan islam sebagai asas organisasi, kedua pihak sulit dipersatukan kembali. Rentang pemberlakuan asas tunggal bukanlah waktu yang singkat, sehingga kultur yang terbangunpun sangat kontras. Mulai dari perbedaan AD & ART sampai pola perekrutan. HMI Dipo menjadikan Nilai Dasar Perjuangan sebagai landasan perkaderan sedangkan HMI MPO memakai Khittoh Perjuangan sebagai landasan perkaderan. Semantara itu ego organisasi yang merasa besar dengan sejarahnya masing-masing menjadikan kedua pihak sulit bertemu kesepahaman.

Oleh Joni Iskandar
Kabid Pembinaan Anggota
Periode 2013-2014

Komentar

  1. Bagaimana cara supaya perpecahan itu tidak terjadi terus menerus?


    Tangki Fiberglass

    BalasHapus
  2. Mohon maaf kanda.. menurut dinda, yg dinda pahami HMi dipo lah yg tak merubah asas, yakni tetap Islam.. tpi MPo lah yg mengganti dgn pancasila.. di tulisan kakanda itu terbalik spertinya.. maaf jika salah kanda

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

APA DAN BAGAIMANA SETELAH MASUK HMI? (Sesi Wawancara dengan Ketum HMI Cabang Bogor)

                    Pada kesempatan ini kami sengaja kembali menghadirkan sesi wawancara khusus dengan ketua umum HMI Cabang Bogor periode 2013-2014, Bang Qiki Qilang Syachbudy. Wawancara ini sengaja dilakukan karena banyaknya pertanyaan baik dari kader ataupun masyarakat umum tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan setelah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Berikut adalah wawancaranya.

Pilkada Kabupaten Bogor 2018, HMI Bersikap Netral

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Joni Iskandar, menyampaikan agar seluruh kader HMI cabang Bogor  bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Ajakan tersebut disampaikan di Gedung Serbaguna Mahasiswa Islam (GSMI), sekretariat HMI Cabang Bogor, Selasa (26/06). "Kader HMI harus bersikap netral sebagai bentuk pengejawantahan independensi organisatoris. Tidak dibenarkan jika kader HMI melakukan komitmen dalam bentuk apapun dengan pihak luar, apalagi ikut andil dalam politik praktis memenangkan satu kandidat," ungkap Joni. Dalam kesempatan tersebut Joni juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu dan pihak keamanan agar menjalankan kewajibannya sesuai amanat yang sudah diberikan. "Kami meminta kepada semua aparatur negara dan pihak keamanan  menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawal pemilu demi terwujudnya Pilkada damai dan bersih," pungkas Joni mengakhiri.

SEKOLAH MENULIS, ARISAN BACA, DAN FLD?

  Judul di atas memang menarik untuk dibahas pada kesempatan ini mengingat kita sama-sama tahu bahwa HMI Cabang Bogor harus terus eksis dalam mencetak kader-kader militan ummat dan bangsa.